jangan ditahan tahan pangan untuk rakyat

Gerakan ketahanan pangan ternyata tidak hanya di monopoli oleh program departemen pertanian semata tetapi melalui pintu lainyya.Ketahanan pangan dinilai sangat urgent oleh SBY. Maka Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan investasi BUMN sekitar Rp 840 triliun untuk mewujudkan program percepatan dan perluasan pembangunan yang dibagi menjadi enam koridor ekonomi. Peranan BUMN sangat signifikan dalam pembangunan nasional, baik secara langsung terhadap anggaran, pengembangan sektor usaha, maupun dukungan terhadap kegiatan pro rakyat. Investasi BUMN tersebut telah disampaikan secara resmi dalam rapat kerja yang dipimpim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama jajaran menteri bidang ekonomi, para gubernur seluruh Indonesia, dan para direksi dari 67 BUMN.

"Dana investasi untuk keperluan belanja modal (capex) tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan 6 koridor dan 8 sektor, dengan fokus utama pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan industri sesuai dengan keunggulan masing-masing koridor ekonomi," kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta kemarin.

Selanjutnya, dana investasi itu juga digunakan untuk penguatan ketahanan pangan dan energi serta pelaksanaan proyek-proyek BUMN yang mampu memberikan efek ganda bagi penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung. Untuk percepatan dan perluasan pengembangan usaha tersebut, "BUMN akan terus memacu pertumbuhan capex dari tahun ke tahun, selain juga mengoptimalkan penggunaan belanja operasional (opex) BUMN tahun 2011 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk dan layanan," katanya.

Namun, Mustafa mengatakan, efisiensi juga akan tetap dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa bersama untuk BUMN sejenis dengan senantiasa melaksanakan evaluasi biaya operasi yang tidak mengikat.

Peran BUMN terhadap pembangunan nasional terutama program pro rakyat, kata dia, sesungguhnya sudah terlaksana dan akan tetap dilanjutkan. Itu meliputi stabilisasi harga pangan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), program rumah murah, angkutan umum murah, dan program air bersih.

Menurut dia, peran BUMN terkait program pro rakyat, antara lain dilakukan melalui dukungan KUR, public service obligation (PSO) yang mencapai Rp 201,3 triliun pada tahun 2010, dan penyaluran dana program kemitraan Rp 14,1 triliun dengan 750.000 mitra binaan serta program bina lingkungan Rp 4,3 triliun. Program kemitraan dan bina lingkungan tersebut merupakan akumulasi sampai dengan target 2011 yang penyalurannya disesuaikan dengan bentuk kebutuhan masyarakat seperti pengembangan pedesaan (Kampung BUMN), revitalisasi perkebunan rakyat, pengembangan kewirausahaan, dan penghijauan kawasan.

Meski menyanggupi investasi hingga 2014 yang sangat besar itu, dia mengharapkan, adanya dukungan pemerintah untuk mewujudkan equal level of playing field bagi BUMN untuk menjalankan usaha. "Dengan adanya unsur kesetaraan dalam menjalankan usaha tersebut, diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi BUMN terhadap negara," ujarnya.

Terkait hal itu, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sejumlah BUMN siap berinvestasi dalam 17 proyek selama 2011-2014 untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi nasional. Proyek-proyek tersebut bernilai di atas Rp 1 triliun dan tersebar di sejumlah koridor atau daerah di Indonesia. "Itu menyangkut infrastruktur dan industri unggulan di setiap koridor," kata Hatta.

Hatta mengatakan, pemerintah juga melibatkan dunia usaha dan swasta asing lewat investasi langsung maupun program kemitraan pemerintah dan swasta.Sebelumnya, Hatta juga mengatakan, komitmen BUMN terhadap percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada 2011-2014, dasar hukum yang bisa mengikat badan usaha milik negara tersebut adalah RUPS dan langsung di bawah pengawasan Menteri BUMN.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, perekonomian nasional tidak bisa tumbuh tinggi tanpa dorongan dari sektor ekonomi daerah. Karena itu, keberadaan enam koridor ekonomi dianggap mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen per tahun.

Apalagi, lanjut dia, daya dorong ekonomi daerah berdasarkan keunggulan daerah akan dibangun melalui pembangunan enam koridor ekonomi. Keenam koridor ekonomi itu yakni Sumatera sebagai pusat sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, dan Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

Selain itu, Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan nasional, Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan Papua-Maluku sebagai pengolahan sumber daya alam yang melimpah. Lebih jauh dia mengatakan, keberadaan enam koridor ekonomi memiliki fungsi strategis untuk menghasilkan dampak ekonomi nasional, khususnya industri unggulan daerah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen per tahun. Dengan koridor ekonomi itu, lanjut dia, pendapatan regional domestik bruto (PRDB) diperkirakan meningkat hingga empat kali lipat, yakni dari 555 miliar dolar AS pada 2010 menjadi 1,09 triliun dolar AS pada 2015 dan 2,16 triliun dolar AS di 2030. Selain pembangunan koridor ekonomi, dia mengatakan, pemerintah juga berupaya membangun keterhubungan antardaerah atau yang dikenal dengan istilah domestic conectivity.

Di sisi lain, dalam pengembangan kawasan pembangunan ekonomi terpadu (Kapet) Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengaku, sepanjang 2005-2010, sebanyak 14 kawasan Kapet baru merealisasikan investasi sebesar Rp 27,5 triliun yang setara dengan 3,14 persen dari total investasi nasional . Banyak infrastruktur besar yang tidak berjalan karena mengharapkan investasi, sementara itu investor juga melakukan perhitungan jika ingin berinvestasi dalam suasana global yang belum begitu kondusif. (Bayuyab)